Showing posts with label Asuransi. Show all posts
Showing posts with label Asuransi. Show all posts

Saturday, October 15, 2016

KONSEP DASAR DAN SEJARAH ASURANSI


BAB I
PENDAHULUAN

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko. Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia.
Pembahasan tentang usaha perasuransian pada masa sekarang ini tidak bisa dilepas dari sejarah atau asal-usul istilah asuransi itu sendiri. Para ahli sejarah berbeda pendapat daam melihat muncul dan berkembangnya asuransi. Hal ini terjadi karena sedikitnya bukti-bukti atau literatur-literatur yang dapat dipercaya. Namun ahrus diakui bahwa asuransi yang sekarang ada muncul dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarah manusia dalam menghadapi dan menanggulangi resiko.


BAB II
PEMBAHASAN


A.  Konsep dan Sejarah Asuransi
Secara historis kajian tentang “asuransi” telah dikenal sejak zaman dahulu.Ini dikarenakan nilai dasar penopang dari konsep “asuransi” yang terwujud dalam bentuk tolong-menolong sudah ada bersama dengan adanya manusia.
Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Fir’aun berkuasa.
Suatu hari sang raja bermimpi yang diarikan oleh Nabi Yusuf bahwa selama tujuh tahun negeri Mesir mengalami panen yang berlimpah dan kemudian diikuti oleh masa paceklik selama tujuh tahun berikutnya. Untuk berjaga-jaga terhadap bencana kelaparan tersebut aja Fir’aun mengikuti saran Nabi Yusuf dengan menyisihkan sebagian dari hasil panen pada tujuh tahun pertama sebagai cadangan bahan makanan pada masa paceklik. Dengan demikian, pada masa tujuh tahun paceklik rakyat Mesir terhindar dari risiko bencana kelaparan yang hebat yang melanda seluruh negeri.[1]
Menurut Prof. Dr. WirjonoProdjodikoro, SH sejarah lahirnya Asuransidapat dibagi menjadi 5 periode:
1.             Zaman KebesaranYunani
Menurut Mr. H.J. Scheltema dalam bukunya “Verzekering srech”, yang diceritakan oleh Aristoteles, bahwa di zaman kebesaran Negeri Yunani dibawah pemerintahan Iskandar Zulkarnaen, adaMenteriKeuangan yang bernamaAntinemes, yang pada suatu waktu sangat kekurangan uang.
Pada waktu itu, ada beberapa budak belian berkumpul di suatutempat yang berada dibawah kekuasaan Tentara. Budak-budak itu kepunyaan beberapa orang kaya.
Untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan itu, Antinemes atau Menteri Keuangan tersebut mengusulkan kepada pemilik budak belian itu, agar mereka mendaftarkan budak-budaknya. Dan membayar kepada Antinemes sejumlah uang setiap tahun, dengan perjanjian, bahwa apabila seseorang budak melarikan diri, Antinemes akan meminta Kepala Daerah untuk menangkap budak tersebut atau untuk membayarkan kepada pemilik jual beli budak itu.
Dengan demikian selain menerima sejumlah besar uang dan mendapatkan uang yang dibutuhkan, Antinemes memikul resiko, bahwa dikemudian hari ia mungkin haru smembayar kepada seorang pemilik budak yang melarikan diri.
Mr. Scheltemamenceritakanlagi, bahwa beberapa kota praja di Yunani pada waktu itu mendapat uang yang dibutuhkan dengan jalan meminjam sejumlah uang, misalnya 3.600 drachmen, dengan janji kepada situkang uang itu, ia akan diberi bunga sebesar 30 drachmen setiap bulan sampai dengan wafatnya. Sedang pada waktu wafatnya itu diberi 150 drachmen untuk biaya mengubur jenazah siwafat. (mirip dengan asuransi jiwa)

2.             ZamanKebesaranKerajaanRomawi
ScheltemamenyebutkanbeberapabukutentangsejarahRomawi, antara lain yang ditulisoleh Cicero danLivius.
MenurutScheltema, buku-bukutersebutmenggambarkanadanyaberbagaiperjanjian yang mengandungunsur-unsurAsuransigantikerugian, tetapitidakdikatakansama dengan asuransiitu.
Sebaliknya, Scheltema melihat berbagai perjanjian yang banyak persamaannya dengan asuransi sejumlah uang. Oleh scheltema disebutkan adanya suatu perkumpulan, yang dinamakan Collegium Cultorum et Dianae et Antonio. Dalam perkumpulan ini, para anggota membayar uang pangkal 100 asses dan uang iuran sebesar 5 esses sebulan. Apabila seorang anggota meninggal dunia, kepada para ahli waris dibayar 300 seperti untuk biaya penguburan.
Scheltema menyebutkan juga adanya suatu perkumpulan yang dinamakan collegium Lambaesis. Dalam perkumpulan ini, setiap anggota juga harus membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan, dengan penetapan bahwa, bila seorang anggota dalam dinas ketentaraan dinaikkan pangkatnya, kepadanya akan diberi uang sejumlah 100 dinar. Ini dimaksudkan untuk biaya pesta-pesta yang diadakan dalam rangka merayakan kenaikan pangkat tadi.
Juga ditetapkan, bahwa apabila seorang anggota dalam ketentaraan dipindahkan ke lain tempat, kepadanya diberikan uang sejumlah 500 dinar ditambah 200 dinar untuk biaya pengangkutan ketempat baru itu.Apabila seorang anggota meninggal dunia, kepada paa ahli waris diberi uang sebesar 500 dinar.
Dua perkumpulan tadi, mirip sekali dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin.
3.      Zaman Abad Pertengahan
Menurut Scheltema kira-kira pada tahun 900 di Exeter, Negeri Inggris, adat kebiasaan diantara para anggota suatu “gilde”(perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti para tukang batu, para tukang kayu, para pembikin roti dan lain-lain) dijanjikan bahwa bila rumah salah seorang anggota terbakar, kepadanya diberikan sejumlah uang dari dana gilde itu.
Asuransi kebakaran ini, menurut Scheltems, juga diceritakan pada tahun 1118 di Iceland dan pada tahun 1240 di Vlaanderen. Di Denmark, di Sleeswijk (Jerman)dikabarkan sudah ada perjanjian yangbermaksud membagi resiko atas kebakaran atau lain-lain kecelakaan diantara orang banyak.
Oleh beberapa penulis yaitu Molengraaf, Dorhout Mees dan Noslts Ternite dinyatakan dengan jelas bahwa dalam abad ke 13 dan ke 14 mulailah ada berkembang asuransi pengangkutan dilaut. Dirasakan betul bahwa ada pengangkutan dengan kapal laut banyak resikonya. Bentuk pembagian resiko itu dapat berupa bermacamcara seperti: para pemilik kapal dan para pengangkut barang meminjam uang dari orang lain untuk membiayai kapal dan pengangkutan barang-barang itu dengan janji bahwa uang pinjaman itu tidak perlu dibayar kembali apabila kapal dan barang-brang angkutan musnah ditengah-tengah laut. Sebaliknya uang pinjaman itu harus dikembalikan dan biasanya ditambah dengan bunga apabila kapal dan barang-barang angkutan terhindar dari malapetaka.
Berhubung dengan larangan riba oleh Agama Kristen, maka diadakanlah bentuk yang mirip dengan asuransi, yaitu uang yang diperlukan oleh pemilik kapal atau sipengangkut barang-barang, tidak dibayarkan didepan sebagai uang pinjaman, melainkan akan dibayarkan apabila kapal dan brang-barang musnah ditengah-tengah laut. Sedangkan pada permulaan berlayar sipemilik kapal dan sipengangkut barang-barang harus membayar kepada sipemilik uang sejumlah uang yang akan tetap menjadi hak sipemilik uang. Apabila selamat, tanpa ada malapetaka apa-apa, uang ini menjadi seperti uang premi dalam asuransi.
Pada waktu itu juga sudah ada surat perjanjian yang dinamakan Bodemerij yang mula-mula diatur dalam W.v.K. tetapisekarang sudah tidak ada lagi Bodemerij ini. Bodemerij adalah surat pinjaman uang dengan kapal laut sebagai jaminan dalam arti apabila kapal itu musnah, uang pinjaman tidak usah dibayar.
4.             Zaman Sesudah  Abad Pertengahan Sampai Sekarang
Pada penghabisan abad-abad pertengahan dan sesudahnya, ternyata asuransi laut berkembang cepat, sehingga menjadi hal yang biasa di Eropa Barat. Lama kemudian, baru menyusul perkembangan asuransi kebakaran. Menurut Nolst Trenite, asuransi kebakaran ini mulai diadakan di Negara Inggris pada penghabisan abad ke 17 dan satu abad kemudian barulah menyusul di Negeri Prancis dan Negeri Belanda.
5.             Zaman Kodifikasi Prancis
Seperti diketahui di Negeri Prancis kodifikasi Hukum Perdata dan Hukum Dagang diselenggarakan oleh Kaisar Napoleon dan dimuat dalam dua kitab yaitu Code Civil (Kitab Hukum Perdata) dan Code de Commerce (Kitab Hukum Dagang). Ini terjadi pada permulaan abad ke 19. Pada waktu itu dalam Code de Commerce hanya termuat pasal-pasal mengenai asuransi laut.
Dalam rancangan undang-undang  yang diadakan di Negeri Belanda untuk Kitab Hukum Dagang juga hanya termuat peraturan tentang asuransi laut. Baru dalam rancangan undang-undang, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dalam tahun 1838 termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi bumi dan asuransi jiwa. Sistem ini dianut juga dalam Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan untuk Hindia Belanda dulu, yang sekarang masih berlaku di Indonesia.
Jadi didalam bukunya Mr. H.J. Scheltema kita dapat menyimpulkan adanya beberapa peristiwa-peristiwa sejak zaman Yunani sampai zaman abad pertengahan yang menurut beliau mengandung faktor-faktor persamaaan dengan pengertian yang tercakup didalam suatu perjanjian pertanggungan. Dari peristiwa-peristiwa yang disebutkan itu dapat kita simpulkan  bahwa pengertian pertanggungan itu sebenarnya pada mulanya terdapat pada jenis pertanggungan kebakaran dan pertanggungan laut.
Dari adanya faktor-faktor yang menuju kepada pengertian pertanggungan kebakaran, kemudian kita lihat adanya kemajuan kearah faktor yang mengandung pengertian pertanggungan atas pengangkutan laut. Perkembangan dari pertanggungan laut terasa pada abad pertengahan lebih pesat dari perkembangan pertanggungan kebakaran. Perhubungan-perhubungan melalui laut yang semakin pesat pada waktu itu diantara negara-negara merupakan suatu faktor pendorong kearah perkembangan pertanggungan laut ini.
Mengenai pertanggungan sejumlah uang yang menggambarkan suatu pertanggungan jiwa yang justru merupakan ciri tertua dari pertanggungan, barulah berkembang  dengan pengertian sebagaimana sekarang ini pada permulaan abad 19.

B.     Sejarah dan Perkembangan Asuransi di Indonesia.
Sejarah asuansi jiwa di indonesia dimulai sejak terjadinya migrasi usaha dari negeri belanda yang dibawa oleh intelektual negara tersebut ke indonesia untuk menjamin kehidupan mereka.
Dalam perjalanannya, sejarah asuransi jiwa di indonesia telah melampaui 3 masa yang dikenal sebagai masa pendudukan belanda, masa pendudukan jepang, dan masa indonesia merdeka.
Pertama, masa pendudukan belanda (sampai maret 1942). Maskapai-maskapai yang tercatat dalam riwayat sejarah asuransi jiwa di indonesia pada waktu itu mencapai 36 buah, yang tersebar di kota-kota jakarta, bandung, yogyakarta, dan surabaya. Beberapa di antaranya di kemudian hari bergabung ke dalam perusahaan Asuransi yang dimiliki Negara (BUMN).
Kedua, masa pendudukan jepang (sampai 17 Agustus 1945). Pada zaman pendudukan jepang, selama tiga setengah tahun banyak maskapai-maskapai asuransi yang ditutup dan gulung tikar, kondisi ekonomi yang demikian terpuruk, menyebabkan perusahaan asuransi terbesar NILLMIJ van 1859 sekalipun nyaris gulung tikar, namun kuatnya kondisi keuangan maskapai ini memungkinkan ia dapat bertahan dengan memelihara sebagian kecil pertanggungan yang aktif saat itu.
Ketiga, masa Indonesia merdeka (17 Agustus 1945 sampai saat ini). Dalam masa ini tercatat pula mulai bermunculannya beberapa perusahaan swasta nasional disamping boemi poetra, seperti “Dharma Nasional” yang saat ini digabung kedalam PT persero Asuransi Jiwasraya, “Imam Adi”, “Djaminan”, “Sukma Sedjati” dan “Affan”.[2]
Adapun perkembangan asuransi syariah di ndonesia baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 agustus 1994, pendirian ini diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indinesia (TEPATI) yang dipelopori oleh ICMI melalui yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.[3]
Dalam masyarakat Modern, lembaga Asuransi ini akhirnya berkembang menjadi sebuah lembaga keuangan yang kegiatannya tidak hanya menyediakan uang pertanggungan tetapi juga melakukan kegiatan investasi sebagaimana sebuah perusahaan bisnis. Kegiatan asuransi di masyarakat dalam bentuk tradisi meringankan beban yang ditanggung warga dan kegiatan asuransi dalam bentuk usaha perasuransian dalam prakteknya berjalan berdampingan. Masing-masing menempati sektor-sektor yang berlainan dan saling melengkapi.[4]


BAB III
KESIMPULAN

Konsep asuransi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman sebelum Masehi di mana manusia pada masa itu telah menyelamatkan jiwanya dari berbagai ancaman, antara lain kekurangan bahan makanan. Salah satu cerita mengenai kekurangan makanan terjadi pada zaman Mesir Kuno semasa Raja Fir’aun berkuasa.
Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH sejarah lahirnya Asuransi dapat dibagi menjadi 5 periode:
1.      Zaman KebesaranYunani
2.      Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi
3.      Zaman Abad Pertengahan
4.      Zaman Sesudah  Abad Pertengahan Sampai Sekarang
5.      Zaman Kodifikasi Prancis
Sejarah asuansi jiwa di indonesia dimulai sejak terjadinya migrasi usaha dari negeri belanda yang dibawa oleh intelektual negara tersebut ke indonesia untuk menjamin kehidupan mereka.Dalam perjalanannya, sejarah asuransi jiwa di indonesia telah melampaui 3 masa yang dikenal sebagai masa pendudukan belanda, masa pendudukan jepang, dan masa indonesia merdeka.


DAFTAR PUSTAKA

Huda, Nurul dan Muhammad Haikal. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis. Jakarta: Kencana, 2010.

Ali, Hasan.Asuransi Dalam Prespektif  Hukum Islam. Jakarta: Kencana, 2004.

Agung Eko Purwana, Asuransi: Lembaga Keuangan Bukan Bank Jilid I . Stain Po Press, 2010.


           




[1]Nurul Huda dan Muhammad Haikal, Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis (Jakarta: Kencana, 2010), 155.
[2]Hasan Ali, Asuransi Dalam Prespektif Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2004), 74-75.
[3]Ibid, 76.
[4]Agung Eko Purwana, Asuransi: Lembaga Keuangan Bukan Bank Jilid I (Stain Po Press), 155.

Thursday, October 6, 2016

SURAT BERHARGA DAN ASURANSI (Hukum Dagang)

BAB I
SURAT BERHARGA

A.           Pengertian dan Penggolongan Surat Berharga

Didalam dunia perniagaan atau perusahaan dikenal adanya surat-surat perniagaan yang mencakupsurat berharga (negotiable instrument, comercial paper, waarde papier)  dan surat yang berharga (letter of value, papieren van warde).
Menurut Molengraaf, surat berharga  adalah akta atau alat bukti yang sah oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutangnya berdasarkan surat tersebut. Molengraaf  memandang surat berharga dan surat yang berharga dalam satu kelompok.
Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa uang, tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.
Oleh karena peran surat berharga seperti uang, maka ia diperlakukan seperti uang. Syaratnya ialah dapat dipindahtangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh pemegangnya, menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan pedagang.
Berlainan dengan Abdul Kadir Muhammad, H.M.N. Purwosutjipto, mengartikan surat berharga tidak terbatas hanya sebagai alat pembayaran tetapi lebih luas dari itu. Kemudian dia secara singkat mendefinisikan surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.
Berdasarkan definisi yang dikemukakan H.M.N. Purwosutjipto diatas, surat-surat dapat disebut sebagai berharga jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

B.            Kegunaan Surat Berharga
1.      Sebagai bukti tuntutan utang
2.      Pembawa hak, dan
3.      Dapat dengan mudah diperjual belikan.

1. Surat Bukti Tuntutan Utang
Surat yang dimaksud disini adalah akta. Akta sendiri aadalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. penandatanganan akta itu terikat pada semua yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dan si penandatangan.

2. Pembawa Hak
Hak yang dimaksud disini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga itu  “pembawa hak”, yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada  kata surat berharga. Jika surat itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.
·         Haknya Bersiafat Objektif
Dengan mudahnya peralihan hak tanpa persetujuan pihak debitur maka setiap pemegang surat itu akan memperoleh hak atas surat itu.
·         Legitimasi Formal
Legitimasi merupakan alat bukti diri dalam pergaulan hukum masyarakat, berbeda dengan akta yang digunakan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan. Dalam pasal 1385 dan 1386 KUHPerdata bahwa legitimasi material pembayaran harus dilaksanakan atau ditentukan kepada yang berhak sebenarnya atau yang dikuasakan oleh UU atau ditentukan hakim. Sementara untuk mmelindungi pemegang surat berharga, legitimasi formal berdasar Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, Pasal 108 KUHD mengenai wesel, Pasal 115 jo 196 dan 198 KUHD, dan 13 KUHPerdata, pembayaran oleh kreditur adalah sah yang dilakukan dengan iktikad baik walaupun surat itu diambil oleh orang lain.
·         Debitor Tidak Mengetahui Siapa Kreditornya
Pengalihan hak dengan cara endosemen yang membubuhkan endosemen secara tertulis dibalik surat itu. Surat tersebut kemudian diserahkan secara fisik. Dengan demikian,berpindahnya hak milik atas pengganti tanpa surat berharga berklausa atas pengganti tanpa keterlibatan atau sepengetahuan pihak debitur.
·         Dapat Diperdagangkan
3. Mudah Diperjualbelikan
Surat berharga mudah diperjualbelikan harus berklausul pengganti (aan order, to order) atau atas pembawa (aan to onder to bearer). Surat berklausul pengganti peralihan haknya cukup melalui endosemen, sedangkan surat yang berklausul atas pembawa, peralihannya secara fisik (dari tangan ke tangan).
·         Mudah Dialihkan
Surat berharga selain sebagai sebagai alat bukti yang bersifat sebagai surat lehitimasi. Surat berharga sebagai surat legitimasi bermakna bahwa siapa yang menguasai surat berharga dapat menuntut haknya tanpa memerlukan pembuktian lanjut kepada debitur surat berharga tersebut.
Berdasarkan perikatannya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:
1.     Surat-surat yang mempunyai sifat kebendaan, bertujuan untuk penyerahan barang. Misalnya konosemen (Bill of Lading) dan ceel.
2.     Surat-Surat Tanda Keanggotaan (lidmaatschaps papieren). Contohnya seperti surat saham.
3.     Surat-Surat Tagihan Hutang (schulvelderings papieren)
a)        Surat perintah pembayaran, misal cek dan wesel
b)        Surat kesanggupan membayar, misal surat prmes
c)        Surat pembebasan, misal kuitansi atas tunjuk yang diatur Pasal 229 f  KUHD.

C.           Macam-macam Surat Berharga
Berdasarkan definisi itu UCC Section 3 – 104 menentukan macam-macam surat berharga, yaitu:
1.    Promes (Promissory Note)
2.    Sertifikat deposito (Certificate of Deposit)
3.    Wesel (Draft)
4.    Cek (Check)
Selain surat berharga diatas masih ada penyebutan lain berdasar artikel 3 UCC, dikenal surat berdasaekan artikel 8 UCC, yang menyangkut instrumen investasi yang mencakup saham dan obligasi. Surat berharga kepemilikan seperti warehouse dan Bill of Landing yang di atur dalam artikel 7 UCC.
BAB II

ASURANSI

A.           Pengertian Dan Dasar Hukum Asuransi
Dalam masalah asuransi di Indonesia dikenal dua istilah yakni pertanggungan dan asuransi sendiri, keduanya berasal dari bahasa belanda yakni verzekering dan asurantie. Keduanya memakai rumusan pertanggungan atau asuransi (verzekering of asuransi).
Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung denagn menikmati suatu premimengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya  dan kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanyan karena kejadian yang tidak pasti.
B.            Unsur-Unsur Asuransi
Dirumuskan dalam pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat didalam asuransi, yakni:
1.    Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi,l yakni penanggung dan tertanggung
2.    Adanya peralihan resiko dan tertanggung kepada penaggung
3.    Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung
4.    Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (onzeker vooral, evenement)
5.     Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti.

C.           Jenis-Jenis Asuransi
Berdasarkan karakter perjanjian asuransi membagi asuransi dalam dua golongan yakni:
1.     Asuransi Kerugian
2.     Asuransi Jumlah
Tujuan asuransi kerugian (schade verzeking) adalah memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Tujuan asuransi jumlah (sommen verzekering, sum insurance) adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak pasti itu (evenement)  menimbulkan kerugian atau tidak.perbedaan antara keduanya terdapat pada pertanyaan “Terhadap prestasi apakah penanggung mengikatkan dirinya?”.
Penggolongan asuransi dapat digolongkan dalam peraturan yang diatur dalam pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara mengenai pokok:
1.    Bahaya Kebakaran
2.    Bahay yang mengancam hasil pertanian
3.    Jiwa seorang atau lebih
4.    Bahaya-bahaya dilaut dan bahaya perbudakan
5.    Bahaya-bahaya pengangkutan didarat dan sungai serta pedalaman.

Sementra itu menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, didalam praktik terdapat penggolongan besar asuransi sebagai berikut:
1.    Asuransi jiwa
2.    Asuransi pengangkutan laut (marine insurance)
3.    Asuransi kebakaran (fire insurance)
4.    Asuransi Varia

D.           Prinsip-Prinsip Asuransi Secara Umum
Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus. Didalam buku-buku hukum asuransi Anglo Saxon secara jelas disebutkan sebagai berikut:
a.    Perjanjian asuransi bersifat aletair (aletary)
Merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti.
b.    Perjanjian asuransi merupakan Perjanjian Bersyarat
Merupakan satu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syaratnya ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali terpenuhi syaratnya.
c.     Perjanjian asuransi adalah Perjanjian Sepihak.
Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yakni hak penanggung.
d.    Perjanjian asuransi adalah Perjanjian yang bersifat Pribadi
Dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian perorangan secara pribadi, bukan bersifat kolektif.
e.     Perjanjian asuransi adalah Perjanjian yang melekat pada syarat Penanggung
Didalam perjanjian asuransi hampir semua syarat dan isi perjanjian ditentukan oleh penanggung sendiri. Isi perjanjian yang telah dituangkan dalam polis termasuk perjanjian atau kontrak standar.
f.     Perjanjian asuransi adalah Perjanjian dengan syarat iktikad baik yang sempurna
Sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama  mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak.
Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya kekuatan yang mengikat atau memaksa. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah:
1.    Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan
Tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Kepentingan inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian. Jika tertanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu, maka asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 20 KUHD yang menyatakan:
“ Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri , atau seseorang untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakan pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggkan maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”
2.   Prinsip Indemnitas
Melalui perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak pasti.
Menurut H. Gunanto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena menimpanya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.
3.   Asas Kejujuran Sempurna
Asas ini bermakna bahwa suatu pihak dalam perjanjian  tidak wajib memberitahukan sesuatu yang ia ketahui mengenai objek perjanjian kepada pihak lawannya. Pihak lawan harus mewaspadai sendiri keadaan dan kualitas objek perjanjian, tetapi karena sifatnya yang khusus, maka didalam perjanjian asuransi pihak tertanggung yang memberikan segala keterangan mengenai resikonya.
Berkaitan dengan asas kejujuran sempurna ini, Pasal 251 KUHD menyebutkan:
“ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penaggung telah mengetahuikeadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya penanggungan.”
4.   Asas Subrogasi
Kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut, ada dua kemungkinan bahwa tertanggung selain dapat menuntut kepada pihak ketiga yang karena kesalahannya dapat menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. dengan demikian tertanggung mempunyai kesempatan untuk menuntut ganti rugi dari dua sumber, yaitu dari pihak penanggung dan pihak ketiga.
Dalam hal ini pasal 284 menentukan:
“penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian , dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”
Subrogasi menurut undang-undang hanya dapat berlaku apabila terdapat dua faktor, yaitu:
a)          Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap tertanggung juga mempunya hak terhadap pihak ketiga
b)         Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.
5.   Prinsip Kontribusi
Apabila seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan terhadap resiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan akan terjadi double insurance. Bilamana terjadi doble insurance tersebut, maka masing-masing penanggung itu menurut timbangan dan jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnyadari kerugian yang diderita tertanggung.
Dalam Pasal 278 KUHD, prinsip ini disimpulkan:
“ Bilaman dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih dari harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama di dalam pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.”
Asas kontribusi ini hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:
a)          Apabila polis-polis itu diadakan untuk resiko atau bahaya yang sama yang menimbulkan kerugian itu.
b)         Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dan tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula.
c)          Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Salah satu persyaratan penting yang biasanya terdapat didlam aircraft policy (dalam hal ini polis standar AVN 1A) pada persyaratan yang berlaku untuk Section Paragraph 3 menentukan bahwa klaim tidak dapat dibayarkan untuk kerugian-kerugian yang diatur dalam section 1, apabila tergantung telah mengadakan asuransi lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan penanggung. Persyaratan semacam itu mengecualikan atau menghapus tanggung jawab penanggung terjadi double insurance.