PEMBAHASAN
A.
Pengertian Pasar
Secara umum pasar didefiniskan sebagai suatu mekanisme harga secara
bersama-sama untuk melakukan pertukaran. Pasar menentukan harga tiap barang dan
jasa dalam perekonomian. Pasar dapat dikategorikan ke dalam dua besar, yaitu pasar barang dan jasa serta pasar faktor. Pasar
faktor merupakan tempat interaksi antara penjual faktor produki (sektor rumah
tangga) yang memiliki tanah, modal, keterampilan dan lain sebagainya. Pasar
yang terjadi dalam perekonomian merupakan akumulasi dari berbagai pasar barang
dan jasa serta pasar faktor produksi. Banyaknya jenis barang atau jasa tersebut
akan menimbulkan diversivikasi pekerjaan. Selanjutnya diverisifikasi pekerjaan
akan menghasilkan spesialisasi yang akan
mendorong timbulnya teknologi atau cara menghasilkan barang dan jasa dengan
biaya yang serendah-rendahnya. Dan kenyataannya
tidak semua barang dan jasa mekanisme pasar bisa dihasilkan melalui
mekanisme pasar, namun terjadi persaingan tidak sempurna yang akhirnya
menimbulkan inefisiensi, sehingga harga yan terjadi menjadi demikian
mahal atau bahkan sebaliknya dimana barang dan jasa tidak berharga. Kegagalan
sistem ekonomi pasar akan menghasilkan pengaruh yang dapat merugikan
perkonomian itu sendiri. disamping akan menimbulkan pemusatan faktor produksi Pada
satu pihak tertentu dan mengakibatkan ketimpangan dalam pendapatan. Inefisiensi
pasar ini memerlukan itervensi dari pemerintah. Pemerintah dalam
aktifitasnya dalam perekonomian pasar dibatasi hanya pada beberapa kegiatan
yang memang tidak bisa dilakukan oleh individu, misalnya bidang keamanan dan
pertahanan.[1]
B.
Pasar dan pemerintah
1.
Barang dan Pasar
Jika kita menelaah teori ekonomi konvensional, kebijakan fiskal itu
dibuat karena terjadinya kegagalan mekanisme pasar (market failure).
Apabila kegagalan mekanisme pasar ini terus terjadi, maka akan terjadi distorsi
atau gangguan terhadap penawaran dan permintaan yang kemudian dapat mengganggu
keseimbangan dari permintaan dan penawaran pada perekonomian tersebut. Ilmu
ekonomi membedakan barang berdasarkan jenis sifatnya yaitu:
a)
Private Goods
Privat Goods adalah barang yang dapat diproduksi (ditawarkan)
secara lebih efisien oleh perusahaan swasta dalam sebuah pasar. Contohnya
adalah mobil, rumah, pakaian, dan lainnya.
b)
Public Goods
Public Goods adalah barang yang cenderung tidak dapat diproduksi
(ditawarkan) secara efisien dalam jumlah sedikit oleh perusahaan swasta
sehingga penawarannya kebanyakan dilakukan oleh pemerintah. Public Goods ini
sendiri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yaitu:
1.
Non Excludable Goods
Non Excludable Goods adalah barang yang orang memerlukannya dimana
orang lain tidak dapat dilarang untuk ikut menggunakkan atau menikmatinya.
Contohnya adalah taman kota dimana anggota masyarakat yang enggan untuk membeli
tiket masuk dapat juga menikmati keindahannya dari luar tanpa harus membayar.
Umumnya, untuk non excludable goods ini enggan membayar selama mereka dapat
menikmatinya secara gratis. Karena orang enggan membayar, maka tidak ada
perusahaan swasta yang mau mengusahakannya, oleh karena itu pemerintahlah yang
harus menyediakannya.[2]
Untuk itu pemerintah
mengenakan pajak kepada masyarakat dimana salah satu manfaatnya adalah untuk
pengadaan barang yang tergolong Non Excludable Goods ini.
2.
Non Rivalrous Goods
yaitu barang yang banyak orang dapat menggunakan atau menikmatinya
sekaligus tanpa mengganggu kesenangan orang lain yang telah lebih dahulu
menikmatinya. Contohnya adalah menonton acara di televisi, semua orang dapat
menikmatinya sekaligus tanpa mengganggu orang satu sama lainnya selama mereka
berada pada saluran dan waktu yang sesuai.
Pasar yang
kompetetif akan menghasilkan Private Goods secara efisien. Produsen dapat memperoleh
keuntungan dari menjual Private Goods tersebut karena orang-orang akan membayar
untuk memperoleh dan menikmatinya. Sedangkan untuk barang yang Non-Excludable
dan Rivalrous, produsen tdak dapat memperoleh keuntungan karena orang tetap
dapat menggunakan atau menikmati barang tersebut tanpa harus membayar. Oleh
karena itu lah Public Goods akan lebih efisien bila diproduksi bukan oleh
swasta, tetapi oleh pemerintah. Pemerintah dapat mengambil keuntungan dengan
semakin meningkatnya kualitas masyarakat dimana selanjutnya pemerintah dapat
memperoleh dana dari pajak yang disetorkan oleh masyarakat itu sendiri.[3]
2.
Distribusi
Dalam masyarakat
terdapat beragam jenis manusia. Ada yang kaya dan miskin, ada yang terampil dan
ada yang tidak terampil sehigga secara alamiyah terjadi kesenjangan. Untuk
itulah diperlukan distribusi (equity) agar kesenjangan ini dapat diperkecil.
Equity adalah keadilan dalam mendistribusikan sumber daya (resorces).
Pemerintah harus membantu masyarakat
yang kurang beruntung dengan bantuan dari masyarakat yang lebih beruntung.
Bantuan dapat dilakukan melalui pajak, sumbangan, hibah dan lainnya.
3.
Transfer Tunai Barang dan Jasa
Pemerintah dapat melakukan dua cara distribusi pendapatan yaitu:
a)
Pertama dengan melakukan transfer tunai (cash transfer). Hal ini
dapat dilakukan melalui uang tunjangan atau uang transfer.
b)
Kedua dengan memberikan bantuan secara langsung berupa barang
kepada orang-orang yang membutuhkan.
Dari kedua cara ini, pemerintah tinggal menentukan cara mana yang
paling sesuai dengan penerima. Sebagai contoh, sekolah adalah termasuk private
goods, karena sekolah adalah barang Excludable dan Rivalrous akibat dari biaya
sekolah yang semakin tinggi sehingga banyak orang yang menjadi tidak mampu
untuk masuk dan menikmati bangku sekolah. Untuk itu, pemerintah perlu
memberikan bantuan berupa beasiswa kepada orang-orang yang kurang mampu agar
mereka tetap dapat menimba ilmu di sekolah atau juga pemerintah dapat
mendirikan sekolah-sekolah negeri dan kemudian membebaskan uang sekolah bagi
orang-orang yang masuk ke sekolah tersebut.[4]
C.
Pemerintah dalam Perekonomian Modern
Di dalam dunia
perekonomian pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di dalam
terselenggaranya kegiatan-kegiatan perekonomian. Adapun peranan-peranan
pemerintah dalam perekonomian meliputi beberapa hal, diantaranya sebagai
berikut:
1.
Benda-benda kolektif.
Pemerintah memenuhi macam-macam fungsi dalam proses ekonomi.
pertama dihasilkannya atau disediakannya benda-benda kolektip. Pada umumnya hal
tersebut adalah benda-benda yang tidak
termasuk bagian dari lalu lintas pertukaran, karena hanya dapat dikonsumsi
secara kolektif misalnya: pemerintahan, pertahanan, peradilan. jadi benda-benda
tersebut mempunyai guna dan disediakan secara cuma-cuma, sedangkan
biaya-biayanya ditutup dengan jalan pemajakan dari masyarakat yang
bersangkutan. Benda-benda kolektif seperti halnya dengan benda-benda individu
yang harus dihasilkan dengan bantuan alat-alat produksi. Untuk menggunakan alat
produksi tersebut pemerintah harus membayar harga tertentu. Hal tersebut
merupakan biaya-biaya yang dilimpahkan kepada masyarakat. Oleh karena itu tanpa
aktifitas pemerintah maka proses ekonomi boleh dikatakan tidak mungkin akan
terjadi.
2.
Pemerintah sebagai pengusaha
Pemerintah juga sebagian menyediakan benda-benda individual yang
melalui pembentukan harga dijual kepada para konsumen. Maka dalam hal ini,
pemerintah betindak sebagai pengusaha walau dengan melakukannya seringkali
berbeda dengan usaha untuk mengejar laba. Yang terpenting dalam hubungan ini
adalah perusahaan-perusahaan negara yang menyelenggarakan jasa-jasa memproduksi
untuk kepentingan umum. Hal tersebut merupakan penyediaan kebutuhan dasar yang
sangat penting bagi proses ekonomi.[5]
3.
Tujuan serta alat-alat politik ekonomi
Sebagai tugas ketiga pemerinthah dalam bidang ekonomi, dapat
disebut tindakan menjalankan politik ekonomi. Yang dimaksud politik ekonomi
yaitu bertindaknya perintah dalam proses ekonomi untuk mencapai maksud- maksud
tertentu. Maksud-maksud tersebut terutama berhubungan dengan usaha untuk
mengoreksi mekanisme harga, tindakan untuk mengatasi pengangguran struktural,
tindakan untuk menghadapi akibat- akibat pembentukan kekuasaan pihak swasta dan
pembagian kembali pendapatan. Jadi pemerintah tidak selalu menerima hasil-
hasil dari proses ekonomi, melainkan berusaha untuk mempengaruhi untuk mencapai
tujuan yang diinginkan.[6]
Tetapi jika
harus campur tangan dalam perekonomian dengan tujuan mengembalikan efisiensi,
maka pemerintah melakukan regulasi atau membuat kebijakan-kebijakan yang
berfungsi mengatur jalannya perekonomian agar tetap efisien. P.A. Samuelson
mengatakan bahwa pemerintah mempunyai tiga fungsi perekonomian yaitu:
1.
Mengoreksi kegagalan pasar demi efisiensi
2.
Membuat program untuk melakukan pemerataan pendapatan dengan
menggunakan instrumen pajak dan pemerintah
3.
Membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mendorong ekonomi yang
tangguh.[7]
[1] http://susilofy.wordpress.com/2011/02/18/pasar-dan-pemerintah-dalam-ekonomi-modern/ diakses pada 20 september 2013.
[2] Adiwarman A. Karim, Ekonomi Makro Islam
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 235-236.
[3] Ibid.,237.
[4] Ibid.,238.
[5] Hartog, Ekonomi
Modern (Bandung: Tarsito, 1984)120-122
[6] Ibid.,123
sangat bermanfaat gan...
ReplyDeleteupdate terus makalahnya...