SURAT BERHARGA DAN ASURANSI (Hukum Dagang)

BAB I

SURAT BERHARGA

A.           Pengertian dan Penggolongan Surat Berharga

Didalam dunia perniagaan atau perusahaan dikenal adanya surat-surat perniagaan yang mencakupsurat berharga (negotiable instrument, comercial paper, waarde papier)  dan surat yang berharga (letter of value, papieren van warde).

Menurut Molengraaf, surat berharga  adalah akta atau alat bukti yang sah oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya untuk piutangnya berdasarkan surat tersebut. Molengraaf  memandang surat berharga dan surat yang berharga dalam satu kelompok.

Abdul Kadir Muhammad mendefinisikan surat berharga sebagai surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa uang, tetapi pembayaran tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Oleh karena peran surat berharga seperti uang, maka ia diperlakukan seperti uang. Syaratnya ialah dapat dipindahtangankan secara bebas, dapat diuangkan setiap saat oleh pemegangnya, menurut ketentuan undang-undang maupun menurut kebiasaan pedagang.

Berlainan dengan Abdul Kadir Muhammad, H.M.N. Purwosutjipto, mengartikan surat berharga tidak terbatas hanya sebagai alat pembayaran tetapi lebih luas dari itu. Kemudian dia secara singkat mendefinisikan surat berharga sebagai surat bukti tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan H.M.N. Purwosutjipto diatas, surat-surat dapat disebut sebagai berharga jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

B.            Kegunaan Surat Berharga

1.      Sebagai bukti tuntutan utang

2.      Pembawa hak, dan

3.      Dapat dengan mudah diperjual belikan.

1. Surat Bukti Tuntutan Utang

Surat yang dimaksud disini adalah akta. Akta sendiri aadalah surat yang ditandatangani, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti. penandatanganan akta itu terikat pada semua yang tercantum dalam akta tersebut. Jadi, akta itu merupakan tanda bukti adanya perikatan (utang) dan si penandatangan.

2. Pembawa Hak

Hak yang dimaksud disini adalah hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur. Surat berharga itu  “pembawa hak”, yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada  kata surat berharga. Jika surat itu hilang atau musnah, maka hak menuntut juga turut hilang.

·         Haknya Bersiafat Objektif

Dengan mudahnya peralihan hak tanpa persetujuan pihak debitur maka setiap pemegang surat itu akan memperoleh hak atas surat itu.

·         Legitimasi Formal

Legitimasi merupakan alat bukti diri dalam pergaulan hukum masyarakat, berbeda dengan akta yang digunakan sebagai alat bukti dihadapan pengadilan. Dalam pasal 1385 dan 1386 KUHPerdata bahwa legitimasi material pembayaran harus dilaksanakan atau ditentukan kepada yang berhak sebenarnya atau yang dikuasakan oleh UU atau ditentukan hakim. Sementara untuk mmelindungi pemegang surat berharga, legitimasi formal berdasar Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata, Pasal 108 KUHD mengenai wesel, Pasal 115 jo 196 dan 198 KUHD, dan 13 KUHPerdata, pembayaran oleh kreditur adalah sah yang dilakukan dengan iktikad baik walaupun surat itu diambil oleh orang lain.

·         Debitor Tidak Mengetahui Siapa Kreditornya

Pengalihan hak dengan cara endosemen yang membubuhkan endosemen secara tertulis dibalik surat itu. Surat tersebut kemudian diserahkan secara fisik. Dengan demikian,berpindahnya hak milik atas pengganti tanpa surat berharga berklausa atas pengganti tanpa keterlibatan atau sepengetahuan pihak debitur.

·         Dapat Diperdagangkan

3. Mudah Diperjualbelikan

Surat berharga mudah diperjualbelikan harus berklausul pengganti (aan order, to order) atau atas pembawa (aan to onder to bearer). Surat berklausul pengganti peralihan haknya cukup melalui endosemen, sedangkan surat yang berklausul atas pembawa, peralihannya secara fisik (dari tangan ke tangan).

·         Mudah Dialihkan

Surat berharga selain sebagai sebagai alat bukti yang bersifat sebagai surat lehitimasi. Surat berharga sebagai surat legitimasi bermakna bahwa siapa yang menguasai surat berharga dapat menuntut haknya tanpa memerlukan pembuktian lanjut kepada debitur surat berharga tersebut.

Berdasarkan perikatannya dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1.     Surat-surat yang mempunyai sifat kebendaan, bertujuan untuk penyerahan barang. Misalnya konosemen (Bill of Lading) dan ceel.

2.     Surat-Surat Tanda Keanggotaan (lidmaatschaps papieren). Contohnya seperti surat saham.

3.     Surat-Surat Tagihan Hutang (schulvelderings papieren)

a)        Surat perintah pembayaran, misal cek dan wesel

b)        Surat kesanggupan membayar, misal surat prmes

c)        Surat pembebasan, misal kuitansi atas tunjuk yang diatur Pasal 229 f  KUHD.

C.           Macam-macam Surat Berharga

Berdasarkan definisi itu UCC Section 3 – 104 menentukan macam-macam surat berharga, yaitu:

1.    Promes (Promissory Note)

2.    Sertifikat deposito (Certificate of Deposit)

3.    Wesel (Draft)

4.    Cek (Check)

Selain surat berharga diatas masih ada penyebutan lain berdasar artikel 3 UCC, dikenal surat berdasaekan artikel 8 UCC, yang menyangkut instrumen investasi yang mencakup saham dan obligasi. Surat berharga kepemilikan seperti warehouse dan Bill of Landing yang di atur dalam artikel 7 UCC.

BAB II

ASURANSI

A.           Pengertian Dan Dasar Hukum Asuransi

Dalam masalah asuransi di Indonesia dikenal dua istilah yakni pertanggungan dan asuransi sendiri, keduanya berasal dari bahasa belanda yakni verzekering dan asurantie. Keduanya memakai rumusan pertanggungan atau asuransi (verzekering of asuransi).

Menurut Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung denagn menikmati suatu premimengikatkan dirinya kepada tertanggung untuk membebaskannya  dan kerugian karena kehilangan, kerusakan atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan, yang akan dideritanyan karena kejadian yang tidak pasti.

B.            Unsur-Unsur Asuransi

Dirumuskan dalam pasal 246 KUHD tersebut, dapat ditarik beberapa unsur yang terdapat didalam asuransi, yakni:

1.    Ada dua pihak yang terkait dalam asuransi,l yakni penanggung dan tertanggung

2.    Adanya peralihan resiko dan tertanggung kepada penaggung

3.    Adanya premi yang harus dibayar tertanggung kepada penanggung

4.    Adanya unsur peristiwa yang tidak pasti (onzeker vooral, evenement)

5.     Adanya unsur ganti rugi apabila terjadi sesuatu peristiwa yang tidak pasti.

C.           Jenis-Jenis Asuransi

Berdasarkan karakter perjanjian asuransi membagi asuransi dalam dua golongan yakni:

1.     Asuransi Kerugian

2.     Asuransi Jumlah

Tujuan asuransi kerugian (schade verzeking) adalah memberikan penggantian kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung. Tujuan asuransi jumlah (sommen verzekering, sum insurance) adalah untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang tertentu, tidak tergantung pada persoalan apakah peristiwa yang tidak pasti itu (evenement)  menimbulkan kerugian atau tidak.perbedaan antara keduanya terdapat pada pertanyaan “Terhadap prestasi apakah penanggung mengikatkan dirinya?”.

Penggolongan asuransi dapat digolongkan dalam peraturan yang diatur dalam pasal 247 KUHD menyebutkan bahwa asuransi atau pertanggungan antara mengenai pokok:

1.    Bahaya Kebakaran

2.    Bahay yang mengancam hasil pertanian

3.    Jiwa seorang atau lebih

4.    Bahaya-bahaya dilaut dan bahaya perbudakan

5.    Bahaya-bahaya pengangkutan didarat dan sungai serta pedalaman.

Sementra itu menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak, didalam praktik terdapat penggolongan besar asuransi sebagai berikut:

1.    Asuransi jiwa

2.    Asuransi pengangkutan laut (marine insurance)

3.    Asuransi kebakaran (fire insurance)

4.    Asuransi Varia

D.           Prinsip-Prinsip Asuransi Secara Umum

Perjanjian asuransi atau pertanggungan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai sifat khusus. Didalam buku-buku hukum asuransi Anglo Saxon secara jelas disebutkan sebagai berikut:

a.    Perjanjian asuransi bersifat aletair (aletary)

Merupakan perjanjian yang prestasi penanggung masih harus digantungkan pada suatu peristiwa yang belum pasti sedangkan prestasi tertanggung sudah pasti.

b.    Perjanjian asuransi merupakan Perjanjian Bersyarat

Merupakan satu perjanjian yang prestasi penanggung hanya akan terlaksana apabila syarat-syaratnya ditentukan dalam perjanjian dipenuhi. Pihak tertanggung pada satu sisi tidak berjanji untuk memenuhi syarat, tetapi ia tidak dapat memaksa penanggung melaksanakan, kecuali terpenuhi syaratnya.

c.     Perjanjian asuransi adalah Perjanjian Sepihak.

Perjanjian ini menunjukkan bahwa hanya satu pihak saja yang memberikan janji yakni hak penanggung.

d.    Perjanjian asuransi adalah Perjanjian yang bersifat Pribadi

Dimaksudkan bahwa kerugian yang timbul harus merupakan kerugian perorangan secara pribadi, bukan bersifat kolektif.

e.     Perjanjian asuransi adalah Perjanjian yang melekat pada syarat Penanggung

Didalam perjanjian asuransi hampir semua syarat dan isi perjanjian ditentukan oleh penanggung sendiri. Isi perjanjian yang telah dituangkan dalam polis termasuk perjanjian atau kontrak standar.

f.     Perjanjian asuransi adalah Perjanjian dengan syarat iktikad baik yang sempurna

Sifat ini menunjukkan bahwa perjanjian asuransi merupakan perjanjian dengan keadaan bahwa kata sepakat dapat dicapai dengan posisi masing-masing pihak memiliki pengetahuan yang sama  mengenai fakta, dengan penilaian sama penelaahannya untuk memperoleh fakta yang sama pula, sehingga bebas cacat kehendak.

Untuk mendukung karakteristik sifat khusus perjanjian asuransi dan untuk memelihara dan mempertahankan sistem perjanjian asuransi diperlukan adanya kekuatan yang mengikat atau memaksa. Adapun prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi diantaranya adalah:

1.    Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan

Tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa itu. Kepentingan inilah yang membedakan asuransi dengan perjudian. Jika tertanggung tidak mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan itu, maka asuransi menjadi perjudian atau pertaruhan. Prinsip ini dijabarkan dalam Pasal 20 KUHD yang menyatakan:

“ Bilamana seseorang yang mempertanggungkan untuk diri sendiri , atau seseorang untuk tanggungan siapa untuk diadakan pertanggungan oleh orang lain, pada waktu diadakan pertanggungan tidak mempunyai kepentingan terhadap benda yang dipertanggkan maka penanggung tidak berkewajiban mengganti kerugian.”

2.   Prinsip Indemnitas

Melalui perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Penanggung memberikan proteksi dalam bentuk kesanggupan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung yang mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak pasti.

Menurut H. Gunanto, prinsip indemnitas tersirat dalam Pasal 246 KUHD yang memberi batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita tertanggung karena menimpanya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan.

3.   Asas Kejujuran Sempurna

Asas ini bermakna bahwa suatu pihak dalam perjanjian  tidak wajib memberitahukan sesuatu yang ia ketahui mengenai objek perjanjian kepada pihak lawannya. Pihak lawan harus mewaspadai sendiri keadaan dan kualitas objek perjanjian, tetapi karena sifatnya yang khusus, maka didalam perjanjian asuransi pihak tertanggung yang memberikan segala keterangan mengenai resikonya.

Berkaitan dengan asas kejujuran sempurna ini, Pasal 251 KUHD menyebutkan:

“ Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, atau setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh tertanggung betapapun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya sehingga seandainya penaggung telah mengetahuikeadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya penanggungan.”

4.   Asas Subrogasi

Kerugian yang diderita seorang tertanggung akibat suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadi, dilihat dari segi timbulnya kerugian tersebut, ada dua kemungkinan bahwa tertanggung selain dapat menuntut kepada pihak ketiga yang karena kesalahannya dapat menyebabkan terjadinya kerugian tersebut. dengan demikian tertanggung mempunyai kesempatan untuk menuntut ganti rugi dari dua sumber, yaitu dari pihak penanggung dan pihak ketiga.

Dalam hal ini pasal 284 menentukan:

“penanggung yang telah membayar kerugian dari suatu benda yang dipertanggungkan mendapat semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian , dan tertanggung bertanggungjawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.”

Subrogasi menurut undang-undang hanya dapat berlaku apabila terdapat dua faktor, yaitu:

a)          Apabila tertanggung disamping mempunyai hak terhadap tertanggung juga mempunya hak terhadap pihak ketiga

b)         Hak-hak itu adalah karena timbulnya kerugian.

5.   Prinsip Kontribusi

Apabila seorang tertanggung menutup asuransi untuk benda yang sama dan terhadap resiko yang sama kepada lebih seorang penanggung dalam polis yang berlainan akan terjadi double insurance. Bilamana terjadi doble insurance tersebut, maka masing-masing penanggung itu menurut timbangan dan jumlah untuk mana mereka menandatangani polis, memikul hanya harga yang sebenarnyadari kerugian yang diderita tertanggung.

Dalam Pasal 278 KUHD, prinsip ini disimpulkan:

“ Bilaman dalam polis yang sama oleh berbagai penanggung, meskipun pada hari-hari yang berlainan, dipertanggungkan untuk lebih dari harganya, maka mereka menandatangani, hanya memikul harga sesungguhnya yang dipertanggungkan. Ketentuan yang sama berlaku, bilamana pada hari yang sama, mengenai benda yang sama di dalam pertanggungan-pertanggungan yang berlainan.”

Asas kontribusi ini hanya berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

a)          Apabila polis-polis itu diadakan untuk resiko atau bahaya yang sama yang menimbulkan kerugian itu.

b)         Polis-polis itu menutup kepentingan yang sama, dan tertanggung yang sama, dan terhadap benda yang sama pula.

c)          Polis-polis itu masih berlaku pada saat terjadinya kerugian.

Salah satu persyaratan penting yang biasanya terdapat didlam aircraft policy (dalam hal ini polis standar AVN 1A) pada persyaratan yang berlaku untuk Section Paragraph 3 menentukan bahwa klaim tidak dapat dibayarkan untuk kerugian-kerugian yang diatur dalam section 1, apabila tergantung telah mengadakan asuransi lain tanpa sepengetahuan atau persetujuan penanggung. Persyaratan semacam itu mengecualikan atau menghapus tanggung jawab penanggung terjadi double insurance.